GEDUNG DPR benar-benar bakal banyak diisi nama dan wajah baru. Kursi di dapil Jatim 5 yang meliputi wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu bisa menjadi bukti. Di antara delapan kursi, hanya nama Gayus Lumbuun yang pernah mencicipi kursi gedung yang menjadi simbol demokrasi Indonesia itu.
Hingga kemarin, KPU Jatim hampir menyelesaikan penghitungan suara untuk DPR. Tinggal dua dapil yang rekapitulasinya akan dikebut hari ini. Dapil Jatim 5 termasuk yang sudah selesai dihitung. Hanya, KPU Jatim belum memberikan rilis resmi siapa yang lolos ke Senayan dari wilayah Malang Raya. ''Kami menunggu penghitungan selesai. Sebab, saat ini kan masih berjalan,'' kata anggota KPU Jatim Nadjib Hamid.
Dari data di KPU Jatim, suara sah yang masuk ke database mencapai 1.447.739 untuk DPR. Partai Demokrat menang telak dengan perolehan suara cukup fantastis, yakni 419.346 suara.
Artinya, partai bernomor 31 itu berhak meloloskan dua wakilnya ke Senayan karena perolehanya lebih dari dua kali lipat melebihi BPP (bilangan pembagi pemilih) yang mencapai 180.967 suara.
Dua nama yang dipastikan lolos ke Senayan dari Demokrat adalah Mulyano dan Nurhayati Ali Assegaf. Dua nama tersebut begitu asing di kancah politik nasional.
Namun, di lingkungan partai, keduanya punya peran vital. Mereka masuk jajaran pengurus Demokrat. Mulyano merupakan kordinator wilayah Komunitas Muda Partai Demokrat. Sedangkan Nurhayati adalah wakil Sekjen DPP Demokrat.
Setelah Demokrat, ditempati oleh PDIP yang juga mendapatkan jatah dua kursi di dewan. Persaingan di partai banteng moncong justru lebih menarik. Sebab, tokoh nasional dari partai sekaligus anggota DPR saat ini, Gayus Lumbuun, justru kalah bersaing dengan calon lain.
Meski begitu, Gayus lolos ke Senayan. Namun, dia lolos dari suara sisa dari BPP. Sebab, jika dari BPP murni, PDIP hanya meloloskan dari wakilnya. Berbekal 116.093 suara sisa, Gayus akhirnya kembali ke gedung DPR.
Peringkat pertama di PDIP justru diraih oleh caleg bernama Sri Rahayu. Dia merupakan politikus lokal yang saat ini bertugas di DPR Kota Malang. Yayuk -panggilan Sri Rahayu- yang menempati nomor urut dua di partainya mendapatkan dukungan 73.612 suara. Sedangkan Gayus yang bernomor urut satu mendapatkan 44.964 suara.
Nama tokoh politik lain yang lolos ke Senayan adalah tokoh NU Ali Maschan Moesa. Menjadi anggota DPR bisa jadi ''obat'' bagi Ali yang pada pilkada lalu kalah bersaing memperebutkan jabatan gubernur-wakil gubernur Jatim.
Kakak kandung Ali Masykur Musa itu ke Senayan dengan kendaraan PKB. Di dapil 5, partainya menduduki peringkat ketiga untuk perolehan suara partai. PKB mengoleksi 147.844 suara
Tampilkan postingan dengan label POLITIKA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label POLITIKA. Tampilkan semua postingan
Senin, 27 April 2009
Sultan HB X: Pencalonan Selesai, Tetap Ogah Jadi Cawapres
Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, jika dirinya memang sudah tidak ada peluang maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 berarti soal itu telah selesai.
“Jika memang sudah tidak ada peluang lagi, soal pencapresan saya ya selesai, dan bagi saya itu tidak masalah. Apalagi Partai Golkar telah mempunyai capres,” kata Sultan di Kepatihan Yogyakarta, Senin.
Sultan yang mendeklarasikan diri sebagai capres alternatif di Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta, 28 Oktober 2008 itu tidak bersedia menjadi calon wakil presiden (cawapres).
“Bagi saya capres itu harga mati, sehingga saya tidak akan menjadi cawapres. Jika memang tidak bisa maju sebagai capres ya sudah, selesai, dan saya tidak akan maju sebagai cawapres,” kata Sultan yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Ini bukan soal pesimistis atau optimistis, tetapi semuanya harus melalui mekanisme organisasi partai. Setiap keputusan partai harus disepakati oleh seluruh unsur di tingkat pusat dan daerah melalui mekanisme organisasi, bukan individual.
“Sekarang Partai Golkar telah mempunyai capres, yakni Jusuf Kalla yang berkewajiban melakukan koalisi dengan partai lain sesuai dengan mandat yang diberikan oleh partai,” kata Sultan yang juga Raja Keraton Yogyakarta.
Capres Partai Golkar nanti akan menyampaikan semacam laporan pertanggungjawaban, khususnya tentang koalisi yang telah dilakukan pada rapat pimpinan nasional khusus (rapimnassus) pekan depan.
“Jika nanti Jusuf Kalla bisa melakukan koalisi dengan partai lain berarti kewajibannya selesai, karena mandat yang diberikan partai kepadanya adalah membangun koalisi. Oleh karena itu, kita lihat dan tunggu saja perkembangan politik ke depan,” katanya
“Jika memang sudah tidak ada peluang lagi, soal pencapresan saya ya selesai, dan bagi saya itu tidak masalah. Apalagi Partai Golkar telah mempunyai capres,” kata Sultan di Kepatihan Yogyakarta, Senin.
Sultan yang mendeklarasikan diri sebagai capres alternatif di Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta, 28 Oktober 2008 itu tidak bersedia menjadi calon wakil presiden (cawapres).
“Bagi saya capres itu harga mati, sehingga saya tidak akan menjadi cawapres. Jika memang tidak bisa maju sebagai capres ya sudah, selesai, dan saya tidak akan maju sebagai cawapres,” kata Sultan yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Ini bukan soal pesimistis atau optimistis, tetapi semuanya harus melalui mekanisme organisasi partai. Setiap keputusan partai harus disepakati oleh seluruh unsur di tingkat pusat dan daerah melalui mekanisme organisasi, bukan individual.
“Sekarang Partai Golkar telah mempunyai capres, yakni Jusuf Kalla yang berkewajiban melakukan koalisi dengan partai lain sesuai dengan mandat yang diberikan oleh partai,” kata Sultan yang juga Raja Keraton Yogyakarta.
Capres Partai Golkar nanti akan menyampaikan semacam laporan pertanggungjawaban, khususnya tentang koalisi yang telah dilakukan pada rapat pimpinan nasional khusus (rapimnassus) pekan depan.
“Jika nanti Jusuf Kalla bisa melakukan koalisi dengan partai lain berarti kewajibannya selesai, karena mandat yang diberikan partai kepadanya adalah membangun koalisi. Oleh karena itu, kita lihat dan tunggu saja perkembangan politik ke depan,” katanya
Prabowo Tetap Target Capres
Manuver politik terus dilakukan Prabowo Subianto. Kendati namanya menjadi kandidat kuat sebagai cawapres pendamping Megawati, ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu masih mengadakan pertemuan dengan sejumlah kubu.
Kemarin (26/4) mantan Danjen Kopassus tersebut melakukan safari politik. Dia bertemu dengan capres Partai Golkar Jusuf Kalla dan capres PDIP Megawati Soekarnoputri. Kehadiran Prabowo di kediaman Mega di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, itu berkaitan dengan namanya yang menguat sebagai cawapres dalam Rakernas V PDIP Sabtu (25/4).
Prabowo tiba pukul 12.35 dengan kendaraan Lexus putih bernopol B 17 PSD. Dua wakil ketua umum Partai Gerindra, Fadli Zon dan Halida Hatta, tampak mendampingi Prabowo dalam lobi politik yang dibungkus perjamuan makan siang itu. Sebelum bertemu Mega, Prabowo menemui Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla.
''Megawati memang mengundang Prabowo secara langsung untuk menyampaikan apa yang terjadi di rakernas. Terutama, menyamakan persepsi terhadap usul daerah-daerah (DPD PDIP, Red),'' kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung.
Meski Prabowo diusulkan seluruh DPD PDIP menjadi cawapres, Pram kembali menegaskan bahwa itu belum menjadi keputusan resmi partai. ''Masih ada yang harus dibicarakan,'' ujarnya lantas tersenyum. Sayang, Pram tidak mau menjelaskan lebih detail apa yang masih harus ''dibicarakan'' tersebut.
Dia menambahkan, Rakernas PDIP telah memberikan mandat kepada Megawati untuk mengambil langkah-langkah strategis. Karena itu, komunikasi dengan partai-partai lain terus dibangun untuk memperkuat koalisi. ''Semua sudah di ujung keputusan,'' katanya.
Setelah pertemuan, Prabowo tidak mau berkomentar. Dengan langkah tergesa, dia langsung menuju mobilnya. ''Sudah ada juru bicara,'' katanya, singkat.
Fadli Zon mengatakan, Gerindra masih mengharapkan Prabowo maju sebagai capres. Perkembangan di Rakernas V PDIP, tegas dia, belum mengubah posisi Prabowo. ''Ini amanat dari Rapimnas Gerindra. Bukan ngotot, tapi ini untuk kepentingan bangsa,'' jelasnya.
Menurut Fadli, pada saatnya para petinggi kedua partai akan mengambil keputusan. Untuk itu, silaturahmi politik memang harus terus dilanjutkan sampai ada tindakan yang lebih konkret. ''Semuanya dilakukan dalam rangka menyatukan persamaan dan menghilangkan perbedaan. Mudah-mudahan bisa membentuk koalisi bersama,'' tegasnya.
Kemarin (26/4) mantan Danjen Kopassus tersebut melakukan safari politik. Dia bertemu dengan capres Partai Golkar Jusuf Kalla dan capres PDIP Megawati Soekarnoputri. Kehadiran Prabowo di kediaman Mega di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, itu berkaitan dengan namanya yang menguat sebagai cawapres dalam Rakernas V PDIP Sabtu (25/4).
Prabowo tiba pukul 12.35 dengan kendaraan Lexus putih bernopol B 17 PSD. Dua wakil ketua umum Partai Gerindra, Fadli Zon dan Halida Hatta, tampak mendampingi Prabowo dalam lobi politik yang dibungkus perjamuan makan siang itu. Sebelum bertemu Mega, Prabowo menemui Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla.
''Megawati memang mengundang Prabowo secara langsung untuk menyampaikan apa yang terjadi di rakernas. Terutama, menyamakan persepsi terhadap usul daerah-daerah (DPD PDIP, Red),'' kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung.
Meski Prabowo diusulkan seluruh DPD PDIP menjadi cawapres, Pram kembali menegaskan bahwa itu belum menjadi keputusan resmi partai. ''Masih ada yang harus dibicarakan,'' ujarnya lantas tersenyum. Sayang, Pram tidak mau menjelaskan lebih detail apa yang masih harus ''dibicarakan'' tersebut.
Dia menambahkan, Rakernas PDIP telah memberikan mandat kepada Megawati untuk mengambil langkah-langkah strategis. Karena itu, komunikasi dengan partai-partai lain terus dibangun untuk memperkuat koalisi. ''Semua sudah di ujung keputusan,'' katanya.
Setelah pertemuan, Prabowo tidak mau berkomentar. Dengan langkah tergesa, dia langsung menuju mobilnya. ''Sudah ada juru bicara,'' katanya, singkat.
Fadli Zon mengatakan, Gerindra masih mengharapkan Prabowo maju sebagai capres. Perkembangan di Rakernas V PDIP, tegas dia, belum mengubah posisi Prabowo. ''Ini amanat dari Rapimnas Gerindra. Bukan ngotot, tapi ini untuk kepentingan bangsa,'' jelasnya.
Menurut Fadli, pada saatnya para petinggi kedua partai akan mengambil keputusan. Untuk itu, silaturahmi politik memang harus terus dilanjutkan sampai ada tindakan yang lebih konkret. ''Semuanya dilakukan dalam rangka menyatukan persamaan dan menghilangkan perbedaan. Mudah-mudahan bisa membentuk koalisi bersama,'' tegasnya.
Tim Enam Golkar dan PDIP Bertemu Rumuskan Pemerintahan yang Kuat
Dinamika politik masih begitu liar. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Golkar terus berupaya mengikat diri dalam satu ikatan koalisi menjelang pemilu presiden (pilpres). Masing-masing partai bahkan telah menyiapkan sebuah tim kecil yang disebut ''tim enam''. Kedua tim akan menggelar pertemuan pada Senin hari ini.
''Disebut tim enam karena anggotanya memang enam orang,'' kata Sekjen PDIP Pramono Anung di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, kemarin (26/4).
Anggota tim enam PDIP adalah Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas, anggota Deperpu Sabam Sirait, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) Tjahjo Kumolo, Ketua BP Pilpres Theo Syafei, Ketua DPP PDIP Bidang Pemberdayaan Perempuan Puan Maharani, dan Pramono Anung.
Pram -begitu Pramono Anung biasa disapa- menyebutkan bahwa pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) Jumat malam (24/4).
Skenario apa yang disiapkan kedua tim kecil? ''Yang jelas, keduanya (PDIP dan Golkar, Red) punya capres,'' jawab Pram.
Meski tidak menjelaskan format koalisi yang tengah dibahas, Pram berharap agar awal Mei sudah ada kesepakatan politik di antara kedua partai. ''Dengan begitu, persoalan koalisi dan pasangan capres-cawapres sudah terbentuk,'' tandasnya.
Manuver kedua partai itu memang cukup menarik. Sebab, Rakernas V PDIP di Jakarta Sabtu lalu (25/4) telah menguatkan Prabowo Subianto sebagai kandidat cawapres pendamping Megawati. Sedangkan nama JK sama sekali tidak muncul. ''Dari Golkar, enam orang juga, antara lain, Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh, Sekjen DPP Partai Golkar Soemarsono, dan para Ketua DPP,'' jelas Pram.
Dihubungi secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, kedua tim akan membicarakan sejumlah agenda yang bisa dikerjakan bersama-sama. ''Persiapan untuk membuat pemerintahan atau parlemen yang kuat,'' katanya
''Disebut tim enam karena anggotanya memang enam orang,'' kata Sekjen PDIP Pramono Anung di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, kemarin (26/4).
Anggota tim enam PDIP adalah Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas, anggota Deperpu Sabam Sirait, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) Tjahjo Kumolo, Ketua BP Pilpres Theo Syafei, Ketua DPP PDIP Bidang Pemberdayaan Perempuan Puan Maharani, dan Pramono Anung.
Pram -begitu Pramono Anung biasa disapa- menyebutkan bahwa pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) Jumat malam (24/4).
Skenario apa yang disiapkan kedua tim kecil? ''Yang jelas, keduanya (PDIP dan Golkar, Red) punya capres,'' jawab Pram.
Meski tidak menjelaskan format koalisi yang tengah dibahas, Pram berharap agar awal Mei sudah ada kesepakatan politik di antara kedua partai. ''Dengan begitu, persoalan koalisi dan pasangan capres-cawapres sudah terbentuk,'' tandasnya.
Manuver kedua partai itu memang cukup menarik. Sebab, Rakernas V PDIP di Jakarta Sabtu lalu (25/4) telah menguatkan Prabowo Subianto sebagai kandidat cawapres pendamping Megawati. Sedangkan nama JK sama sekali tidak muncul. ''Dari Golkar, enam orang juga, antara lain, Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh, Sekjen DPP Partai Golkar Soemarsono, dan para Ketua DPP,'' jelas Pram.
Dihubungi secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, kedua tim akan membicarakan sejumlah agenda yang bisa dikerjakan bersama-sama. ''Persiapan untuk membuat pemerintahan atau parlemen yang kuat,'' katanya
PKS Ajukan Nama Cawapres ke SBY lewat Amplop Tertutup
JAKARTA - PKS, rupanya, tak ingin dianggap terlalu bernafsu mengajukan cawapres. Musyawarah Majelis Syura (MMS) XI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemarin (26/4) memutuskan untuk mengajukan nama cawapres kepada SBY dalam amplop tertutup.
Menurut Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin, partainya memutuskan untuk berkoalisi dengan SBY dan Partai Demokrat apabila kontrak politik disepakati bersama. Kontrak itu harus berdasar platform dengan persetujuan Tim Lima PKS dan Tim Sembilan Partai Demokrat serta menindaklanjuti keputusan MMS XI.
Presiden PKS Tifatul Sembiring mengatakan, keputusan untuk mengajukan cawapres dalam amplop tertutup sudah melalui pertimbangan majelis syura. Itu dimaksudkan untuk menjaga hubungan dengan Partai Demokrat yang sempat memanas.
PKS tak mau tergelincir untuk kali kedua. Sebelumnya, koalisi antara PKS dan Partai Demokrat memanas setelah pernyataan Anis Matta yang mengancam akan menarik dukungan jika Partai Golkar merapat ke Demokrat.
''Seperti yang diungkapkan Ustad Hilmi, ini dilakukan untuk menjaga kesantunan dan etika berpolitik. Hal-hal sebelumnya menimbulkan kesalahpahaman, baik di kalangan masyarakat maupun capres dan cawapres, yang kami perhatikan,'' katanya.
Tifatul menjamin, amplop tersebut berisi nama-nama cawapres versi mereka. Hanya, pengumumannya yang ditunda. Dia khawatir, apabila telanjur diumumkan, kubu SBY merespons lain. ''Kami ingin mengumumkan hasil-hasil ini dalam bentuk resmi (kesepakatan dengan kubu Demokrat, Red). Kalau nggak, nanti jadi gonjang-ganjing ditendang sana sini,'' jelasnya.
Meski begitu, kata Tifatul, kontrak politik dan usul soal cawapres kepada SBY bersifat fleksibel, tidak kaku. Karena itu, sebagai tindak lanjut MMS kemarin, majelis syura membentuk tim lima yang diketuai Tifatul. Para anggotanya adalah Suharna Surapranata (ketua Majelis Pertimbangan PKS), Surahman Hidayat (ketua Dewan Syariah PKS pusat), Suripto (anggota Komisi 3 DPR), dan Machfud Sidiq (ketua Fraksi PKS). Mereka akan membawa hasil MMS kepada tim sembilan dari Partai Demokrat.
Lantas, nama siapa saja yang masuk dalam amplop? Informasi yang diterima Jawa Pos menyebutkan, amplop tersebut berisi beberapa nama. Nama-nama itu sengaja tidak hanya satu untuk memberikan keleluasaan bagi SBY memilih cawapres. Namun, nama yang paling kuat tentu Hidayat Nurwahid. Selain ketokohannya, ketua MPR itu dipilih karena beberapa fakta yang didapatkan anggota majelis syura.
''Pak Hidayat itu sudah lama didekati Pak SBY. Beliau menunjukkan ketertarikan sejak dulu. Tapi, masih ada beberapa pihak di luar yang tidak berkenan. Padahal, survei terakhir justru menunjukkan bahwa elektabilitas Pak SBY naik ketika disandingkan dengan Pak Hidayat,'' ujar salah seorang anggota majelis syura kepada Jawa Pos.
Menurut Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin, partainya memutuskan untuk berkoalisi dengan SBY dan Partai Demokrat apabila kontrak politik disepakati bersama. Kontrak itu harus berdasar platform dengan persetujuan Tim Lima PKS dan Tim Sembilan Partai Demokrat serta menindaklanjuti keputusan MMS XI.
Presiden PKS Tifatul Sembiring mengatakan, keputusan untuk mengajukan cawapres dalam amplop tertutup sudah melalui pertimbangan majelis syura. Itu dimaksudkan untuk menjaga hubungan dengan Partai Demokrat yang sempat memanas.
PKS tak mau tergelincir untuk kali kedua. Sebelumnya, koalisi antara PKS dan Partai Demokrat memanas setelah pernyataan Anis Matta yang mengancam akan menarik dukungan jika Partai Golkar merapat ke Demokrat.
''Seperti yang diungkapkan Ustad Hilmi, ini dilakukan untuk menjaga kesantunan dan etika berpolitik. Hal-hal sebelumnya menimbulkan kesalahpahaman, baik di kalangan masyarakat maupun capres dan cawapres, yang kami perhatikan,'' katanya.
Tifatul menjamin, amplop tersebut berisi nama-nama cawapres versi mereka. Hanya, pengumumannya yang ditunda. Dia khawatir, apabila telanjur diumumkan, kubu SBY merespons lain. ''Kami ingin mengumumkan hasil-hasil ini dalam bentuk resmi (kesepakatan dengan kubu Demokrat, Red). Kalau nggak, nanti jadi gonjang-ganjing ditendang sana sini,'' jelasnya.
Meski begitu, kata Tifatul, kontrak politik dan usul soal cawapres kepada SBY bersifat fleksibel, tidak kaku. Karena itu, sebagai tindak lanjut MMS kemarin, majelis syura membentuk tim lima yang diketuai Tifatul. Para anggotanya adalah Suharna Surapranata (ketua Majelis Pertimbangan PKS), Surahman Hidayat (ketua Dewan Syariah PKS pusat), Suripto (anggota Komisi 3 DPR), dan Machfud Sidiq (ketua Fraksi PKS). Mereka akan membawa hasil MMS kepada tim sembilan dari Partai Demokrat.
Lantas, nama siapa saja yang masuk dalam amplop? Informasi yang diterima Jawa Pos menyebutkan, amplop tersebut berisi beberapa nama. Nama-nama itu sengaja tidak hanya satu untuk memberikan keleluasaan bagi SBY memilih cawapres. Namun, nama yang paling kuat tentu Hidayat Nurwahid. Selain ketokohannya, ketua MPR itu dipilih karena beberapa fakta yang didapatkan anggota majelis syura.
''Pak Hidayat itu sudah lama didekati Pak SBY. Beliau menunjukkan ketertarikan sejak dulu. Tapi, masih ada beberapa pihak di luar yang tidak berkenan. Padahal, survei terakhir justru menunjukkan bahwa elektabilitas Pak SBY naik ketika disandingkan dengan Pak Hidayat,'' ujar salah seorang anggota majelis syura kepada Jawa Pos.
Langganan:
Postingan (Atom)
